Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Menghitung PPh 21 bisa jadi terasa rumit bagi sebagian orang, apalagi jika baru pertama kali berurusan dengan pajak. Tapi tenang, guys! Artikel ini akan memandu kamu langkah demi langkah agar kamu bisa menghitung PPh 21 dengan benar dan mudah. Jadi, simak terus ya!

    Apa itu PPh 21?

    Sebelum kita membahas lebih jauh tentang cara menghitung PPh 21, ada baiknya kita pahami dulu apa itu PPh 21. Secara sederhana, PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pekerja lainnya. Penghasilan ini bisa berupa gaji bulanan, upah harian, tunjangan, bonus, komisi, atau bahkan uang pensiun. Pemerintah menggunakan PPh 21 sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib membayar PPh 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Dasar Hukum PPh 21

    Penting juga untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur PPh 21. Beberapa peraturan yang relevan antara lain:

    • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) beserta perubahannya.
    • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
    • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

    Dengan memahami dasar hukum ini, kamu akan lebih yakin dan akurat dalam menghitung PPh 21.

    Komponen Penghasilan yang Mempengaruhi PPh 21

    Untuk menghitung PPh 21 dengan tepat, kamu perlu tahu komponen-komponen penghasilan apa saja yang akan memengaruhi perhitungan tersebut. Secara umum, komponen-komponen ini dibagi menjadi dua, yaitu penghasilan bruto dan penghasilan neto.

    Penghasilan Bruto

    Penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya atau iuran-iuran tertentu. Komponen penghasilan bruto meliputi:

    • Gaji Pokok: Gaji dasar yang diterima setiap bulan.
    • Tunjangan: Tambahan penghasilan di luar gaji pokok, seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lainnya.
    • Bonus: Pembayaran tambahan yang diberikan berdasarkan kinerja atau pencapaian tertentu.
    • Komisi: Pembayaran yang diberikan berdasarkan persentase penjualan atau transaksi.
    • Uang Lembur: Pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal.
    • Premi Asuransi: Premi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk asuransi karyawan, seperti asuransi kesehatan atau asuransi jiwa.
    • Natura dan Kenikmatan: Fasilitas atau benefit yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk barang atau jasa, seperti mobil dinas atau tempat tinggal.

    Semua komponen ini harus dijumlahkan untuk mendapatkan total penghasilan bruto.

    Penghasilan Neto

    Penghasilan neto adalah penghasilan bruto yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan oleh undang-undang. Biaya-biaya ini meliputi:

    • Biaya Jabatan: Biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto, dengan batasan tertentu. Biasanya, biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, dengan batasan maksimal yang telah ditentukan oleh peraturan pajak.
    • Iuran Pensiun: Iuran yang dibayarkan oleh karyawan ke dana pensiun yang disahkan oleh pemerintah.

    Rumus untuk menghitung penghasilan neto adalah:

    Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun

    PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

    PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Setiap Wajib Pajak memiliki PTKP yang berbeda-beda, tergantung pada status perkawinan dan jumlah tanggungan. Berikut adalah daftar PTKP terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan:

    • TK/0: Rp 54.000.000 (Wajib Pajak orang pribadi tidak kawin)
    • TK/1: Rp 58.500.000 (Wajib Pajak tidak kawin dengan satu orang tanggungan)
    • TK/2: Rp 63.000.000 (Wajib Pajak tidak kawin dengan dua orang tanggungan)
    • TK/3: Rp 67.500.000 (Wajib Pajak tidak kawin dengan tiga orang tanggungan)
    • K/0: Rp 58.500.000 (Wajib Pajak kawin)
    • K/1: Rp 63.000.000 (Wajib Pajak kawin dengan satu orang tanggungan)
    • K/2: Rp 67.500.000 (Wajib Pajak kawin dengan dua orang tanggungan)
    • K/3: Rp 72.000.000 (Wajib Pajak kawin dengan tiga orang tanggungan)
    • KI/0: Rp 112.500.000 (Wajib Pajak wanita kawin yang penghasilannya digabung dengan suami)

    Tanggungan yang dimaksud adalah anggota keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam garis lurus, serta anak angkat, yang sepenuhnya menjadi tanggungan Wajib Pajak.

    Tarif PPh 21

    Setelah menghitung penghasilan kena pajak (PKP), langkah selanjutnya adalah menerapkan tarif PPh 21. Tarif PPh 21 yang berlaku saat ini adalah tarif progresif sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berikut adalah rincian tarifnya:

    • 0%: untuk penghasilan sampai dengan Rp 60.000.000 per tahun
    • 15%: untuk penghasilan di atas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 per tahun
    • 25%: untuk penghasilan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 per tahun
    • 30%: untuk penghasilan di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 per tahun
    • 35%: untuk penghasilan di atas Rp 5.000.000.000 per tahun

    Tarif ini akan dikalikan dengan PKP untuk mendapatkan PPh 21 yang harus dibayar.

    Langkah-Langkah Menghitung PPh 21

    Sekarang, mari kita bahas langkah-langkah detail untuk menghitung PPh 21. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu akan lebih mudah memahami dan menghitung PPh 21 dengan benar.

    Langkah 1: Hitung Penghasilan Bruto

    Jumlahkan semua komponen penghasilan yang diterima dalam satu bulan. Misalnya:

    • Gaji Pokok: Rp 10.000.000
    • Tunjangan Transportasi: Rp 1.000.000
    • Tunjangan Makan: Rp 500.000
    • Bonus: Rp 2.000.000

    Total Penghasilan Bruto = Rp 10.000.000 + Rp 1.000.000 + Rp 500.000 + Rp 2.000.000 = Rp 13.500.000

    Langkah 2: Hitung Penghasilan Neto

    Kurangkan penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Misalkan:

    • Biaya Jabatan (5% dari Rp 13.500.000, maksimal Rp 500.000): Rp 500.000
    • Iuran Pensiun: Rp 200.000

    Penghasilan Neto = Rp 13.500.000 - Rp 500.000 - Rp 200.000 = Rp 12.800.000

    Langkah 3: Hitung Penghasilan Neto Setahun

    Kalikan penghasilan neto bulanan dengan 12 untuk mendapatkan penghasilan neto setahun.

    Penghasilan Neto Setahun = Rp 12.800.000 x 12 = Rp 153.600.000

    Langkah 4: Tentukan PTKP

    Tentukan status PTKP kamu. Misalnya, kamu berstatus K/0 (kawin, tidak ada tanggungan), maka PTKP kamu adalah Rp 58.500.000.

    Langkah 5: Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

    Kurangkan penghasilan neto setahun dengan PTKP.

    PKP = Rp 153.600.000 - Rp 58.500.000 = Rp 95.100.000

    Langkah 6: Hitung PPh 21 Setahun

    Hitung PPh 21 setahun dengan menerapkan tarif pajak progresif:

    • 5% x Rp 60.000.000 = Rp 3.000.000
    • 15% x (Rp 95.100.000 - Rp 60.000.000) = 15% x Rp 35.100.000 = Rp 5.265.000

    Total PPh 21 Setahun = Rp 3.000.000 + Rp 5.265.000 = Rp 8.265.000

    Langkah 7: Hitung PPh 21 Sebulan

    Bagi PPh 21 setahun dengan 12 untuk mendapatkan PPh 21 bulanan.

    PPh 21 Sebulan = Rp 8.265.000 / 12 = Rp 688.750

    Jadi, PPh 21 yang harus kamu bayar setiap bulan adalah Rp 688.750.

    Contoh Kasus Lain

    Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus lain. Misalnya, seorang karyawan dengan status TK/1 (tidak kawin, satu tanggungan) memiliki penghasilan bruto sebulan sebesar Rp 8.000.000. Biaya jabatan adalah Rp 400.000 dan iuran pensiun adalah Rp 150.000. Mari kita hitung PPh 21-nya.

    1. Penghasilan Bruto: Rp 8.000.000
    2. Penghasilan Neto: Rp 8.000.000 - Rp 400.000 - Rp 150.000 = Rp 7.450.000
    3. Penghasilan Neto Setahun: Rp 7.450.000 x 12 = Rp 89.400.000
    4. PTKP (TK/1): Rp 58.500.000
    5. PKP: Rp 89.400.000 - Rp 58.500.000 = Rp 30.900.000
    6. PPh 21 Setahun: 5% x Rp 30.900.000 = Rp 1.545.000
    7. PPh 21 Sebulan: Rp 1.545.000 / 12 = Rp 128.750

    Dalam kasus ini, PPh 21 yang harus dibayar setiap bulan adalah Rp 128.750.

    Tips Mengelola PPh 21

    Selain cara menghitung PPh 21, ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk mengelola PPh 21 dengan lebih baik:

    • Pahami Ketentuan Pajak: Selalu अपडेट dengan peraturan perpajakan terbaru agar kamu tidak salah dalam menghitung PPh 21.
    • Manfaatkan PTKP: Pastikan kamu memanfaatkan PTKP sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan kamu.
    • Konsultasi dengan Ahli Pajak: Jika kamu merasa kesulitan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau konsultan pajak.
    • Gunakan Aplikasi atau Software Pajak: Ada banyak aplikasi atau software yang bisa membantu kamu menghitung PPh 21 secara otomatis dan akurat.

    Kesimpulan

    Menghitung PPh 21 memang memerlukan ketelitian dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan. Namun, dengan panduan lengkap ini, diharapkan kamu bisa menghitung PPh 21 dengan lebih mudah dan akurat. Ingatlah untuk selalu अपडेट dengan peraturan terbaru dan jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu merasa kesulitan. Semoga artikel ini bermanfaat, guys! Selamat menghitung dan semoga sukses!

Lastest News