Ah, Orde Baru, guys! Pasti pada familiar, kan, sama era pemerintahan yang cukup panjang di Indonesia ini? Nah, salah satu ciri khas dari masa itu adalah sistem kepartaian yang sangat terbatas. Cuma ada tiga partai politik yang diizinkan eksis. Penasaran apa aja? Yuk, kita bahas tuntas 3 partai pada masa orde baru yaitu:

1. Golongan Karya (Golkar)

Golkar, atau Golongan Karya, adalah salah satu kekuatan politik utama pada masa Orde Baru di Indonesia. Sebagai salah satu dari tiga partai politik yang diizinkan oleh pemerintah saat itu, Golkar memiliki peran sentral dalam sistem politik Indonesia selama beberapa dekade. Sejarah Golkar dimulai jauh sebelum era Orde Baru. Awalnya, Golkar bukanlah partai politik, melainkan sebuah sekretariat bersama (Sekber) dari berbagai organisasi fungsional dan golongan karya yang ada di masyarakat. Sekber ini dibentuk pada tahun 1964 dengan tujuan untuk menandingi pengaruhPartai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu semakin kuat. Golkar didukung oleh militer dan birokrasi pemerintah, Golkar berhasil menjadi kekuatan politik yang dominan. Strategi Golkar dalam meraih dukungan masyarakat sangat beragam. Salah satunya adalah melalui pendekatan fungsional, yaitu merangkul berbagai kelompok masyarakat berdasarkan profesi atau kepentingan yang sama. Misalnya, ada Golkar untuk petani, Golkar untuk nelayan, Golkar untuk guru, dan sebagainya. Dengan cara ini, Golkar berhasil menjangkau lapisan masyarakat yang luas dan beragam. Selain itu, Golkar juga dikenal dengan program-program pembangunan yang masif di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Program-program ini tentu saja memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun juga tidak lepas dari kritik terkait dengan praktik korupsi dan nepotisme yang merajalela pada masa itu. Dominasi Golkar dalam sistem politik Indonesia pada masa Orde Baru sangat terasa dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Golkar selalu berhasil memenangkan pemilihan umum dengan perolehan suara yang signifikan. Kemenangan ini tentu saja tidak lepas dari dukungan pemerintah dan kekuatan birokrasi yang dimilikinya. Selain itu, Golkar juga memiliki akses yang luas terhadap sumber daya negara, yang digunakan untuk membiayai kegiatan politiknya. Namun, dominasi Golkar juga menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa sistem politik pada masa Orde Baru tidak demokratis dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi partai politik lain untuk berkembang. Selain itu, praktik korupsi dan nepotisme yang merajalela juga menjadi sorotan utama. Meskipun demikian, Golkar tetap menjadi kekuatan politik yang dominan hingga berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998. Setelah reformasi, Golkar mengalami berbagai perubahan dan adaptasi untuk tetap relevan dalam sistem politik yang baru. Meskipun tidak lagi sekuat dulu, Golkar tetap menjadi salah satu partai politik yang berpengaruh di Indonesia hingga saat ini. Jadi, bisa dibilang Golkar ini kayak anak emasnya Orde Baru, gitu deh!

2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah salah satu dari tiga partai politik yang diakui dan diizinkan untuk beroperasi selama era Orde Baru di Indonesia. PDI memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, serta memainkan peran penting dalam dinamika politik Indonesia pada masa itu. PDI lahir dari fusi atau penggabungan beberapa partai politik yang lebih kecil pada tahun 1973. Penggabungan ini dilakukan atas inisiatif pemerintah Orde Baru sebagai bagian dari upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Beberapa partai politik yang bergabung menjadi PDI antara lain adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik. Tujuan dari fusi ini adalah untuk menciptakan partai politik yang lebih kuat dan stabil, serta mampu menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan nasional. Namun, dalam perjalanannya, PDI mengalami berbagai tantangan dan hambatan, terutama terkait dengan intervensi pemerintah dalam urusan internal partai. Pemerintah Orde Baru seringkali melakukan campur tangan dalam pemilihan ketua umum dan pengurus partai, serta mempengaruhi arah kebijakan PDI. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kader dan simpatisan PDI, terutama mereka yang memiliki pandangan kritis terhadap pemerintah. Meskipun demikian, PDI tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian masyarakat Indonesia. PDI dikenal sebagai partai yang nasionalis dan memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan masyarakat kelas menengah dan perkotaan. Selain itu, PDI juga menjadi wadah bagi tokoh-tokoh politik yang memiliki idealisme dan semangat perjuangan untuk demokrasi dan keadilan sosial. Salah satu tokoh PDI yang paling terkenal adalah Megawati Soekarnoputri, putri dari presiden pertama Indonesia, Soekarno. Megawati menjadi ketua umum PDI pada tahun 1993 dan berhasil meningkatkan popularitas partai secara signifikan. Namun, kepemimpinan Megawati juga menimbulkan konflik internal di dalam PDI, terutama dengan kelompok yang didukung oleh pemerintah. Puncak dari konflik ini adalah peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) pada tahun 1996, di mana terjadi bentrokan antara massa pendukung Megawati dengan aparat keamanan dan kelompok yang mendukung pemerintah. Peristiwa Kudatuli menjadi titik balik dalam sejarah PDI dan menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya reformasi pada tahun 1998. Setelah reformasi, PDI mengalami perpecahan dan melahirkan beberapa partai politik baru, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. PDIP kemudian menjadi salah satu partai politik terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia hingga saat ini. Jadi, PDI ini bisa dibilang kayak underdog pada masanya. Meskipun sering ditekan, tapi tetap punya semangat perlawanan!

3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu dari tiga partai politik yang diakui dan diizinkan untuk beroperasi selama era Orde Baru di Indonesia. PPP memiliki akar sejarah yang kuat dalam gerakan Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam dinamika politik Indonesia pada masa itu. PPP lahir dari fusi atau penggabungan beberapa partai politik Islam pada tahun 1973. Penggabungan ini dilakukan atas inisiatif pemerintah Orde Baru sebagai bagian dari upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Beberapa partai politik Islam yang bergabung menjadi PPP antara lain adalah Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Perti. Tujuan dari fusi ini adalah untuk menciptakan partai politik Islam yang lebih kuat dan representatif, serta mampu menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan nasional. Namun, dalam perjalanannya, PPP mengalami berbagai tantangan dan hambatan, terutama terkait dengan intervensi pemerintah dalam urusan internal partai. Pemerintah Orde Baru seringkali melakukan campur tangan dalam pemilihan ketua umum dan pengurus partai, serta mempengaruhi arah kebijakan PPP. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kader dan simpatisan PPP, terutama mereka yang memiliki pandangan kritis terhadap pemerintah. Meskipun demikian, PPP tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian masyarakat Indonesia. PPP dikenal sebagai partai yang religius dan memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan umat Islam, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pesantren. Selain itu, PPP juga menjadi wadah bagi tokoh-tokoh Islam yang memiliki idealisme dan semangat perjuangan untuk kepentingan umat. Salah satu tokoh PPP yang paling terkenal adalah KH. Bisri Syansuri, seorang ulama besar dan tokoh NU yang menjadi salah satu pendiri PPP. Selain itu, ada juga tokoh-tokoh lain seperti KH. Maimun Zubair, KH. Ali Yafie, dan KH. Idham Chalid yang memiliki peran penting dalam mengembangkan PPP. Meskipun memiliki basis dukungan yang kuat, PPP seringkali mengalami kesulitan dalam bersaing dengan Golkar, partai politik yang didukung oleh pemerintah. PPP juga seringkali menjadi sasaran kampanye hitam dan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak menyukai keberadaan partai Islam. Namun, PPP tetap mampu bertahan dan menjadi salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan di Indonesia. Setelah reformasi, PPP mengalami berbagai perubahan dan adaptasi untuk tetap relevan dalam sistem politik yang baru. PPP tetap menjadi salah satu partai politik Islam yang berpengaruh di Indonesia hingga saat ini. Jadi, PPP ini bisa dibilang kayak wakilnya umat pada masa Orde Baru. Meskipun kadang terpinggirkan, tapi tetap setia memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Kesimpulan

Nah, itu dia guys, 3 partai pada masa Orde Baru yang punya peran penting dalam sejarah politik Indonesia. Masing-masing partai punya karakteristik dan dinamika sendiri. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah Indonesia, ya! Jadi, sekarang udah pada tau kan 3 partai pada masa orde baru yaitu Golkar, PDI, dan PPP. See you di artikel selanjutnya!